Mad Romli Saran Pengusaha Gunakan Truk Kecil

Tangerang – Wakil Bupati Tangerang H. Mad Romli menyarankan kepada pengusaha untuk menggunakan truk yang bertonase kecil jika ingin bisa tetap bisa beraktifitas di luar jam yang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang.

Hal tersebut untuk menjawab keluhan dari pengusaha transportasi truk (transporter) dan galian tanah yang mengaku dirugikan dengan diberlakukannya Perbup Nomor 47 Tahun 2018 tersebut.

“Saya pikir dengan menggunakan truk-truk yang lebih kecil menjadi win-win solution bagi transforter, pengusaha galian tanah, masyarakat dan pemerintah,” jelas pria yang akrab disapa H. Ombi ini.

H. Ombi mengaku memang pemberlakuan Perbup 47 Tahun 2018 tersebut tentunya berdampak berkurangnya pendapatan para pengusa truk berikut para sopirnya.

Namun menurut H. Ombi, Perbup Nomor 47 Tahun 2018 harus ditegakan demi melindungi aset-aset Kabupaten Tangerang berupa jalan yang selama ini kerap mengalami kerusakan akibat dilintasi truk-truk over tonase. Selain itu Perbup tersebut juga untuk melindungi masyarakat yang resah atas kenyamanan dan keamanan mereka karena beroperasi truk tanah di jam-jam sibuk.

“Kekuatan jalan di Kabupaten Tangerang hampir seluruhnya dibawah 10 ton sedangkan truk tanah ukuranya diatas 20 ton. Maka agar jalan tidak cepat rusak maka perlu di buat Perbup tentang pembatasan waktu operasional mobil barang. Karena sayang jika APBD kita hanya habis untuk memperbaiki jalan, lebih baik dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih penting lainnya,” tegas H. Ombi.

Sementara itu saat menggelar pertemuan dengan pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian terkait dengan evaluasi penerapan Peraturan Bupati Tangerang nomor 47 tahun 2018 di Gedung Pendopo Kabupaten Tangerang, Jum’at (18/1/2019) kemarin, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar dengan tegas mengatakan tidak akan melakukan revisi terkait Perbup Nomor 47 Tahun 2018 tersebut.

“Kita tegaskan wilayah Kabupaten Tangerang tetap menerapkan Perbup dan menolak usulan dari BPTJ. Saat itu juga kami berikan kajian-kajian dasar adanya Perbup itu dan syukurnya pihak BPTJ dapat memahami dan apresiasi,” katanya.

Terkait dengan evaluasi penerapan aturan itu, Bupati Zaki nantinya akan lebih gencar melakukan sosialisasi dengan para perusahaan dan juga sopir truk. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya polemik yang terjadi di masyarakat.

“Kita gencar lakukan sosialisasi dan penindakan terkait dengan aturan ini. Kita juga akan memberikan sosialisasi serta, kajian dasar kepada Pemerintah Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Supaya, tidak terjadi polemik di wilayah perbatasan,” tambah dia.

Untuk lokasi parkir pun, Pemerintah Tangerang akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta, beberapa instansi lainnya terkait penyediaan lahan.

“Kami tengah mencarikan kantung-kantung parker bagi truk barang dan tanah yang bertonase besar. Kita akan berkoordinasi duhulu dengan pihak terkait,” tandasnya. (hardi)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*