Waduh..Ada 20 Lurah Non PNS di Tangsel

Koordinator Divisi Advokasi & Investigasi TRUTH, Jupry Nugroho.

Tangerang-Meski sudah 10 tahun Kota Tangsel didirikan. Namun, masih ada puluhan kepala kelurahan yang statusnya non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan data dari Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) hingga saat ini terdapat 22 lurah yang non PNS. Kondisi menyisakan masalah yang belum terselesaikan.

“Kenapa sampai lama ada Plt lurah. Tentu sangat disayangkan sudah pasti menganggu proses pelayanan adminstrasi,” kata Koordinator Divisi Advokasi & Investigasi TRUTH, Jupry Nugroho
pada Senin, (19/11).

Menurutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa yang berwenang menunjuk pelaksanaan harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) ketika pejabat definitif berhalangan adalah pejabat pemerintah.

Baca juga: Plt Lurah Sarat Kepentingan Politik

Hal ini termaktub dalam Pasal 6 ayat 2 huruf (g) menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan. Kemudian Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa apabila pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.

Dengan demikian seharusnya Plt ditunjuk setelah adanya Pejabat Definitif berhalangan tetap, penjabaran berhalangan tetap seperti sakit parah, meninggal dunia, memasuki usia pensiun, atau diberhentikan dari jabatannya sedangkan pejabat definitif pengganti belum dilantik. Namun sampai hari ini tidak ada pejabat yang didefinitifkan.

“Tentu hal ini memberi peluang terkait adanya dugaan jual beli jabatan dan pengaruh,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, kata Jupry, ada lurah yang dipanggil Kejari Tangsel beberapa waktu yang lalu. Pemanggilan itu terkait dugaan penyimpangan pada pengangkatan Non PNS. “Jika seperti ini tentu akan menjadi masalah baru yang mengarah pada bancakan anggaran pada ujungnya,” tegasnya.

Seharusnya, sambung Jupry, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany yang sekaligus Ketua APEKSI seharusnya berkaca mengevaluasi diri bagaimana mana mungkin Program Dana Kelurahan yang digagas oleh APEKSI dapat berjalan maksimal. Jika tata kelola pemerintahan yang baik saja tidak dapat dicontohkan oleh Ketua APEKSI itu sendiri.

“Seperti jabatan lurah yang masih PLT, Tidak hanya hal itu saja tentu patut diduga bahwa masih adanya dugaan PLT NON PNS sengaja di pertahankan karena untuk memenangkan kepentingan politik dalam kontestasi pilpres dan pileg 2019. (Mad)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*