Tim Gugus Tugas Tangsel Awasi Perdagangan Orang

Tangerang – Human Trafficking atau perdagangan orang ternyata masih didapati di wilayah Indonesia. Kebutuhan ekonomilah yang menjadi awal lahirnya perdagangan orang.

Maka dari itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 58, Pemerintah Daerah (Pemda) diharuskan membentuk gugus tugas yang beranggotakan pemerintah, penegak hukum serta lembaga terkait guna pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Tangsel pun menggelar rapat koordinasi mengenai TPPO beberapa waktu lalu.

Ini tak lepas dari maraknya TPPO yang ada di Tangsel. Stakeholder maupun pemerintah harus saling bekerjasama mencegah adanya TPPO. Fungsi keluarga juga harus diimplementasikan dengan sangat baik.

“Adanya kasus perdagangan orang di Tangsel menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangsel dan stakeholder terkait. Oleh sebab itu kami melakukan optimalisasi melalui rapat koordinasi,” Irma Safitri, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Tangsel.

“Maka itu kita lakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama pelajar mulai dari TK hingga SMA yang ada di Tangsel. Jika 8 fungsi keluarga telah diimplementasikan, anak-anak tidak akan rentan terjadi TPPO,” sambungnya.

Setelah membentuk Tim Gugus Tugas, tahun ini pihaknya akan melakukan pengawasan secara ke tempat usaha yang sekiranya bisa menjadi tempat TTPO.

“Jika TPPO di Tangsel tahun lalu belum terkuak, tahun ini kita harus lebih optimal dalam pencegahan, kemudian jika terjadi harus mengkuak, dan itu adalah yang paling penting,” tegasnya.

Terpisah, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Tangsel, Sobrani Binzar yang juga menjadi salah satu anggota gugus tugas ketika dimintai keterangan mengatakan, optimalisasi tim gugus tugas terhadap TPPO ini bertujuan pencegahan dan lemberian informasi ke masyarakat terhadap human trafficking.

“Karena dampaknya sangat luas dan sangat membahayakan. Terlebih seperti bisnis penjualan Pekerja Seks Komersil (PSK), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal hingga penjualan organ tubuh. Saat ini kita lakukan rapat, dibentuk tim gugus tugas dan selanjutnya dilakukan penidakan,” jelas pria yang akrab disapa Banie di Kantor Kejari Tangsel. (Lan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*